• History
• Principle
• Activities
• Organization
• Membership & Partnership
• Laws & Guidelines
• Articles
• Heritage Education (HED)
• Heritage Gathering
• Heritage Outlet
• Heritage Emergency Response
• Press Release

TEMU PUSAKA BPPI 2008

"Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi ?"
Bukittinggi-Sawahlunto, Sumatera Barat, 22-24 Agustus 2008

Rangkaian Acara

- Workshop "Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi ?"
- Pertemuan Tahunan Organisasi Pelestarian se- Indonesia
- Jelajah Pusaka (Heritage Trails/Tour) Sawahlunto, Bukittinggi & Tanah Datar
- Pameran "Aktivitas Organisasi Pelestarian di Indonesia"

Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2020 mengakui bahwa upaya pembangunan jati diri bangsa seperti penghargaan pada nilai budaya makin memudar. Hal ini antara lain disebabkan oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif dan kurang mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa.

Walaupun RPJPN sudah mampu mengidentifikasi salah satu permasalahan kondisi budaya saat ini, namun undang-undang ini sangat kurang menyentuh perencanaan pengembangan budaya nasional karena pembangunan nasional lebih didominasi oleh program-program bidang ekonomi, sehingga penyusunan program pembangunan budaya termasuk unsur pelestarian pusaka (atau warisan budaya) Indonesia luput dari perhatian para penyusun peraturan perundangan tersebut.

Kurangnya perhatian para pembuat keputusan terhadap masalah pelestarian pusaka Indonesia memang bukan hal yang baru atau baru kita ketahui saat ini, tetapi sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan, dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan lainnya, sampai saat ini masih belum banyak berubah. Hal ini dapat dimengerti karena prioritas penyelesaian masalah ekonomi nasional memang menduduki tempat yang utama karena menyentuh secara langsung aspek kehidupan bangsa, sehingga pembangunan budaya masih belum mendapatkan perhatian secara memadai. Akibatnya terbentuk pandangan di masyarakat seolah-olah bila pembangunan ekonomi diprioritaskan maka disisi lain berarti pembangunan budaya dan segala aspek lain yang terkandung didalamnya akan ditelantarkan.

Atas dasar pemikiran ini maka BPPI dalam menyelenggarakan program tahunan Temu Pusaka 2008 mengambil tema ”Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi ?” yang dimaksudkan agar dapat menggali pemikiran dan pandangan para ahli dan cendekiawan baik dari segi ekonomi maupun disiplin ilmu lainnya dalam mengupas masa depan pembangunan budaya Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Memadukan pelestarian pusaka dan pengembangan ekonomi dalam menghidupkan kembali kawasan lama (heritage district) sering diragukan kesesuaiannya, karena dianggap keduanya memiliki langkah yang saling bertolak belakang. Pemahaman seperti itu perlu dikaji, meskipun berbagai penyesuaian memang perlu dilakukan untuk memperoleh keseimbangan antar mereka. Penyesuaian banyak dipengaruhi oleh kondisi setempat dengan karakter kekuatan dan permasalahan masing-masing. Beberapa pola aksi nyata lapangan yang memadukan pelestarian pusaka dan pengembangan ekonomi di berbagai negara memberikan pengalaman dan menawarkan pranata yang terbentuk secara bertahap dari waktu ke waktu.

Donovan D. Rypkema dari Heritage Strategies International menyatakan : in the long run the economic impact of heritage conservation is far less important that its educational, environmental, cultural, aesthetic, and social impact. In the long run, none of us particularly cares about the number of jobs created in building the piazzas of Florence. In the long run, those other values of heritage conservation are more important than the economic value. But as the great British economist John Maynard Keynes said, “In the long run we’re all dead.”

Oleh karena itu walaupun sudah sangat terlambat, kini saatnya bangsa Indonesia segera menyusun arah (road-map) pembangunan kebudayaan Indonesia termasuk pelestarian pusaka Indonesia dimulai dengan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk mencintai pusaka Indonesia, agar dikemudian hari tidak dipersalahkan bahwa kita yang hidup di jaman ini tidak pernah berbuat sesuatu untuk kenyamanan dan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Tujuan

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) atau Indonesian Heritage Trust, dalam Temu Pusaka 2008 ini mengusung topik “Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi?” dengan tujuan:

a. Menghimpun pemikiran dan melakukan tukar pandangan serta pengalaman (best practises) tentang pemahaman dan pemaduan antara kegiatan pelestarian pusaka dengan pengembangan ekonomi.

b. Menyusun rekomendasi untuk para pembuat keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah agar dijadikan masukan penyusunan arah (road-map) pengembangan kebudayaan Indonesia khususnya program pelestarian pusaka Indonesia.

Peserta

Peserta Temu Pusaka adalah para anggota dan mitra BPPI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, serta para pemerhati dan pelaku pelestarian baik di Indonesia maupun dari luar negeri (organisasi heritage internasional), perguruan tinggi, media cetak dan elektronik, serta instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Narasumber

Para Pembicara dalam Temu Pusaka 2008 terdiri dari:
1. Sugihartatmo, Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kemenko Kesra, mewakili Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Pembicara Kunci)
2. Imam Ernawi, Direjen Penataan Ruang, Kementrian PU, mewakili Menteri Pekerjaan Umum
3. Miranda S. Goeltom, Deputi Gubernur Bank Indonesia
5. Setyanto P. Santosa, Ketua Dewan Pimpinan BPPI
6. Laurence Loh, Deputi Presiden Badan Warisan Malaysia
7. Cor Paschier, praktisi pelestarian dari Belanda
8. Richard Hermans, Direktur The Netherlands Institute of Heritage
9. Laretna T. Adishakti, Dewan Pimpinan BPPI, Pusat Pelestarian Pusaka, Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gadjah Mada
10. Amir M.S. Datuk Mangguang nan Sati, MIEx, ekonom dan pemerhati budaya Minang

Waktu dan tempat

Penyelenggaraan Temu Pusaka dilaksanakan di Bukittinggi dan Sawahlunto, Sumatera Barat pada tanggal 22-24 Agustus 2008.

Tempat penyelenggaraan acara:
o Ruang Bodi Chaniago, Hotel Pusako, Bukittinggi
(Rembug Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia, 22 Agustus 2008)

o Ruang Perpustakaan Bung Hatta – Balai Kota Bukittinggi
(Jamuan Selamat Datang, 22 Agustus 2008)

o Ruang Daeng Tuanku Convention, Hotel Pusako-Bukittinggi
(Seminar “Pelestarian Pusaka versus Pembangunan Ekonomi?”, 23 Agustus 2008)

o Kediaman Wali Kota Sawahlunto
(Jamuan Makan Malam, 23 Agustus 2008)

o Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto
(Pertemuan Tahunan BPPI, 24 Agustus 2008)

Susunan Acara:

Dukungan Pelaksanaan

BPPI didukung oleh pemerintah daerah dan mitra organisasi pelestarian di Sumatera Barat yaitu:
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Pemerintah Kota Bukittinggi
- Pemerintah Kota Sawahlunto
- Pemerintah Kota Padang
- Pusat Studi Konservasi Arsitektur (Pusaka)
Universitas Bung Hatta–Padang

Dukungan pelaksanaan diberikan pula oleh:
- PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- PT. Indosat Tbk.
- Yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo
- DHL Express

Panitia Penyelenggara Temu Pusaka 2008

Panitia Pengarah:
1. Setyanto P. Santosa
2. Pia Alisjahbana
3. Hashim Djojohadikusumo
4. Rudy Pesik
5. Suhadi Hadiwinoto
6. Bondan Winarno
7. Laretna T. Adishakti
8. Bambang Eryudhawan

Panitia Pelaksana:
Ketua : Catrini Pratihari Kubontubuh
Wakil Ketua : Eko Alvares Z
Sekretaris : Heru Kusdwihandoko
Bendahara : Rizka Rusdianti Handayani

Tim Teknis:
Tim BPPI (Jakarta)
- Eunike Prasasti
- Virginia Rusli
- Asep Kambali

Tim Pusaka (Padang)
- Jonny Wongso
- Ariati
- Rini Afrimayeti
- Moh. Ramdhani Rusdi
- Bedron Thamrin
- Randi Mejestika
- Wilma Erial
- Aulia Rizki Alda
- Adrival Elbink
- Dadang Kurniawan
- Fathir

DEKLARASI BUKITTINGGI-SAWAHLUNTO
tentang Pelestarian Pusaka dan Pembangunan Ekonomi